perwira hukum persyaratan dalam penambangan batubara

Persyaratan Menjadi Kepala Teknik Tambang (KTT ...

Apr 18, 2016· Tentang persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi seseorang jika ingin menjadi Kepala Teknik Tambang (KTT) Berdasarkan KepMen no 555 K/26/MPE 1995. Informasi ini berisi tentang syarat-syarat apa saja yang wajib dimiliki seseorang jika ingin menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) di suatu perusahaan pertambangan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam …

PROSEDUR PENGURUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Apr 23, 2013· Pertambangan Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN …

Apr 12, 2012· 1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

UPAYA PENGOLAHAN LINGKUNGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN …

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan ...

Geologi Batubara Daerah Kapuas PT. MAS SARI

Secara garis besar dijelaskan bahwa rencana aktifitas penambangan yang akan dilaksanakan PT.MAS SARI pada daerah prospek berada di Pit I dan Pit II. Infrastruktur pendukung seperti jalan hauling Batubara, stockpile, fasilitas pemurnian, barge loading, tag boat dan port, jetty, dan kantor di tambang berada di wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Tahap Permohonan Ijin Tambang Galian C | JualBatuSplit

Berikut admin mencoba share tahap-tahap permohonan untuk daerah Sumatera Utara. Dasar hukum perizinan usaha Pertambangan bahan galian Batuan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar …

LAW AND LIFE: KEPASTIAN HUKUM INVESTASI BIDANG ...

Dalam penjelasannya Pasal 3Ayat (1)Huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam …

Izin Usaha Pertambangan - Wikipedia bahasa Indonesia ...

dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengancatatan hasil verifikasi untuk dilengkapi. untuk permohonan yang dikembalikan, dapat diajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MINERAL …

dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Pasal 5 Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi pemberian IUP, IPR, dan IUPK, kewajiban pemegang IUP, IPR, dan IUPK, serta pengutamaan penggunaan mineral logam dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. BAB II

Adi Septiyawan: MAKALAH PERTAMBANGAN

Sayangnya, hal ini dilakukan secara eksploitatif dan dalam skalayang masif Sampai saat ini, tidak kurang dari 30% wilayah daratan Indonesia sudah dialokasikan bagi operasi pertambangan, yang meliputi baik pertambangan mineral, batubara maupun pertambangan minyak dan gas bumi.

ILMU HUKUM H UINAM 2014: Analisis UU No.4 Tahun 2009 ...

Nov 12, 2016· Termasuk dalam landasan Filosofis UU No 4 Tahun 2009 yaitu bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara ...

(DOC) izin pertambangan | egi fitrah - Academia.edu

Finansial Dalam Pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diterangkan bahwa persyaratan finansial yang dimaksud yaitu adanya laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir, dan bukti ...

HUKUM PERTAMBANGAN

Apr 11, 2012· Blog ini merupakan publikasi pemikiran saya (Ahmad Redi) terhadap berbagai persoalan mengenai hukum pertambangan. Materi dalam blog ini mungkin tampak sederhana, namun dari kesederhanaan inilah saya berupaya untuk dapat menulis secara aktif, substantif, dan filosofis dengan mengdepankan keorisinalitasan karya.

Aspek hukum Pertambangan - mkp906.weblog.esaunggul.ac.id

Aspek hukum Pertambangan Dhoni Yusra, SH, MH*) *) Dosen dan Konsultan Hukum Pertambangan * Aspek investasi Asing Di dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ("Perpres DNI"), tidakdiatur adanya pembatasan bagi investasi asing untuk penambangan batubara, …

Ulasan lengkap : Izin Pertambangan Pihak Asing ...

Sep 29, 2010· Ulasan lengkap : Perusahaan tempat saya bekerja tidak lama lagi akan mengadakan kerja sama dengan perusahaan asing dalam hal melakukan operasional penambangan batubara. Rencananya perusahaan asing tersebut menginginkan 90% kepemilikan saham dan mengusahakan izin PKP2B (bukan kontrak karya) dalam operasionalnya nanti, sementara perusahaan kami hanya …

SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

BAB II. LANDASAN TEORI A. Tinjuan Pustaka 1. Pertambangan

tradisional dalam menangani isu lingkungan karena cara reaktif, ad-hoc, dan pendekatan end of pipe terbukti tidak efektif. Seiring kompetisi yang semakin meningkat dalam pasar global yang semakin berkembang, hukum lingkungan, dan peraturan menerapkan standar baru bagi sektor bisnis di seluruh bagian dunia (Purwanto, 2002).

CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENAMBANGAN | …

Nov 29, 2015· perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel antara pt. ayudika resources kolaka dengan pt. sultra sarana bumi pada iup operasi produksi no. 592 tahun 2010 (kw 09 des er 001) kab. konawe utara kec. lasolo provinsi sulawesi tenggara

Ingin Tau Cara Mengurus Izin Usaha Jasa Pertambangan ...

Dec 11, 2017· Ada banyak sekali perusahaan disekitar kita yang mengurus berbagai produksi dan mengolah sumber daya yang ada dilingkungan. Salah satu bentuk usaha atau perusahaan yang sekarang ini memiliki prospek bagus namun sangat membutuhkan ijin yang cukup sulit dari pemerintah adalah usaha jasa pertambangan. Jika anda ingin tau cara mengurus izin usaha jasa pertambangan …

HUKUM PERTAMBANGAN

Blog ini merupakan publikasi pemikiran saya (Ahmad Redi) terhadap berbagai persoalan mengenai hukum pertambangan. Materi dalam blog ini mungkin tampak sederhana, namun dari kesederhanaan inilah saya berupaya untuk dapat menulis secara aktif, substantif, dan filosofis dengan mengdepankan keorisinalitasan karya.

Persyaratan untuk Memperoleh Izin ... - Hukum Pertambangan

Jun 20, 2011· Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara: 1. ... B. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk IUP ... dan standar layanan klien. Kami berada dalam bisnis layanan hukum karena kami mencintai ilmu hukum dan mencintai semangat yang ada dalam menyediakan solusi untuk masalah hukum klien kami melalui penelitian, analisa, dan ...

PERTAMBANGAN BATUBARA - cantikef.blogspot.com

Perusahaan harus mengidentifikasi & mendaftar semua limbah (padat & B3) yang ada di area kerja (ex: oli bekas & aki bekas), setelah itu dilakukan evaluasi resiko setiap jenis limbah B3 dan dibuat SOP ( yang memenuhi semua syarat hukum, peraturan perundangan yang berlaku & peraturan perusahaan) untuk mengendalikan limbah B3 yang ada.

Konsep Hukum Pidana Dalam Hal Perijinan ... - Jambi Law Club

Jul 11, 2011· Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

META TAMBANG: Izin pertambangan Rakyat (IPR) dan izin ...

Dipaparkan JM dalam jawabannya, ada perbedaan mendasar antara UU NOmor 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara. Dalam undang-undang terdahulu, pemberian izin dapat dilakukan meski tanpa ketersediaan data potensi tambang, sedangkan pada undang-undang yang baru ...

BEDAH HUKUM : TINDAK PIDANA DIBIDANG PERTAMBANGAN …

Apr 21, 2014· Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

DAMPAK PENAMBANGAN BATU BARA TERHADAP …

Feb 06, 2016· Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air Penambangan Batubara secaralangsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah penducian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan ...

MAKALAH PENAMBANGAN BATUBARA - academia.edu

MAKALAH PENAMBANGAN BATUBARA (TUGAS SDA fekon 2012) KATA PENGANTAR Puji syukur saya haturkan kehadirat kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan uraian makalah tentang "EKSTERNALITAS DALAM PENGELOLAAN SDA".

EVERYTHING: 1 .MASALAH PERTAMBANGAN BATUBARA

Nov 29, 2012· Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air Penambangan Batubara secaralangsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah penducian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan ...

BAB II PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA, DAN …

tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara. Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu minning law, bahasa Belanda disebut dengan mijnrecht, sedangkan 12 Salim Hs, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara…

Media Center - Arsip Berita - Tata Cara Pemberian Izin ...

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.